Nusyirwan: Jangan Sampai APBD Tersedot Biaya Kesehatan

558 Views | 28 April 2017

KOMINFO. SAMARINDA - Wakil Walikota (Wawali) Samarinda, Nusyirwan Ismail mengakui jika permasalahan kesehatan menjadi persoalan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Karena suatu daerah tidak mungkin bisa membangun selama kesehatan masyarakatnya terganggu. Bahkan kesehatan menurut dia, sebagai bagian dari modal dasar untuk pembangunan. 

"Masyarakat yang sehat akan menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia, Red) yang handal untuk menunjang pembangunan. Jadi sekali lagi, hidup sehat itu sangat penting," ujar Wawali dalam kegiatan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS) bagi aparatur kecamatan dan kelurahan sekaligus pelantikan kader JKN-KIS di Balaikota Samarinda, Kamis (27/4/2017) siang.
Karena memandang kesehatan itu penting lanjut Nusyirwan, sehingga Pemkot Samarinda selama ini memberikan perhatian besar terhadap permasalahan ini. Bahkan Pemkot menetapkan kesehatan sebagai program prioritas dalam APBD setiap tahun. 
"Seiring itu, program nasional berupa BPJS juga cukup banyak mengakomodir warga kota ini. Jadi harus kita akui, Pemkot Samarinda banyak terbantu dengan BPJS. Di samping itu, dari APBD juga kita kucurkan anggaran dalam bentuk PBI (Peserta Bantuan Iuran, Red) untuk membantu biaya pengobatan bagi warga kurang mampu. Ini sudah kita berlakukan selama dua tahun belakangan baik di APBD 2016 maupun APBD 2017. Biarpun di tengah kondisi anggaran yang sulit, tetap kita prioritaskan kesehatan di samping pendidikan, sebagai bukti komitmen kita untuk memperhatikan kesehatan masyarakat," terangnya.
Karena BPJS dianggap banyak membantu program kesehatan Pemkot Samarinda, sehingga orang nomor dua di Kota Samarinda ini meminta kepada para camat dan lurah agar bisa ikut mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kalaupun tidak tercover dalam program pemerintah, setidaknya bisa mengikuti program BPJS mandiri.
"Saya kira tidak terlalu berat. Palingan hanya Rp 25 ribu per bulan. Semua kelas dapatkan layanan pengobatan yang sama. Jangan sampai saat sakit, baru nanti kebingungan untuk mencari biaya pengobatan," tandasnya.
Semua ini lanjut Nusyirwan, merupakan bagian dari penanganan masalah kesehatan di bagian hilir. Jika persoalan di hilir ini sudah baik, termasuk sistem pelayanan kesehatan yang baik, maka selanjutnya akan bergeser ke hulu. Bahkan bila nanti ditangani secara baik di hulu, maka tidak akan banyak lagi permasalahan kesehatan di hilir.
"Persoalan di hulu ini maksudnya bagaimana mengupayakan supaya semakin hari semakin sedikit orang yang jatuh sakit. Caranya dengan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Bahkan kalau perlu dimulai dari usia dini. Sehingga sejak kecil anak-anak sudah terbiasa untuk hidup bersih dan sehat," tuturnya. 
Bila semuanya ini bisa tertangani secara baik dan bersinergi, maka kedepan tidak akan banyak anggaran yang tersedot untuk biaya kesehatan. Karena semakin banyak warga yang sehat, maka semakin sedikit beban pemerintah untuk menanggung biaya kesehatan.
"Jangan sampai APBD hanya tersedot untuk biaya kesehatan. Jadi kalau masyarakatnya sudah sehat semua, maka anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan di bidang lain. Semua yang dibangun juga tetap kembali dinikmati warga," jabarnya.
Yang pasti lanjut Nusyirwan, untuk di Samarinda sebenarnya biaya kesehatan untuk warga yang kurang mampu sudah terakomodir secara baik. Karena data terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Kota Samarinda sebesar 4,8 persen. Sementara yang tercover dalam program BPJS dan PBI secara keseluruhan mencapai 12 persen. 
"Jadi jumlah yang tercover sudah melebihi jumlah warga miskin. Tinggal kita minta supaya para ketua RT benar-benar merekomendasikan nama warga yang mendapatkan jaminan ini harus benar-benar sesuai dan pantas," tandas Nusyirwan. (kmf3)

Halaman Sebelumnya Halaman Selanjutnya
SEPUTAR DISKOMINFO KOTA SAMARINDA
trending DISKOMINFO KOTA SAMARINDA