Bergulir Lagi, Warga Kaltim Minta Jatah DBH Ditambah

Post By : User Kosong Created : 3 years ago Jurnalis : Herman

KOMINFO.SAMARINDA - Masih ingat soal gugatan masyarakat Kaltim di Mahkamah Konstitusi (MK) 2011 lalu terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam hal Dana Bagi Hasil (DBH)? Sikap protes warga itu kini muncul lagi seiring defisit keuangan yang melilit sebagian besar pemerintah daerah di tanah air, termasuk Kaltim sendiri. Bahkan sekelompok warga yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu (GMKB) ini sudah melakukan roadshow ke sejumlah daerah di Kaltim hingga ke tokoh-tokohnya. Senin (20/2/2017) siang, giliran Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang mereka sambangi. Setelah itu, nantinya ke Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan beberapa kepala daerah lainnya di Kaltim.

"Gerakan kami kali ini sifatnya lebih elegan. Jadi kita kawal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kaltim banyak menyumbang untuk negeri ini. Sehingga sudah sewajarnya kita minta lebih pula untuk membiayai pembangunan di daerah ini yang sudah tertinggal jauh dibanding daerah-daerah di  Pulau Jawa," ujar salah satu perwakilan GMKB saat meminta restu Jaang terkait gerakan ini.

Sementara Syaharie Jaang menanggapi positif gerakan tersebut. Sepanjang untuk tujuan yang baik, maka ia mendukung penuh. Karena sudah menjadi stigma umum di negeri ini bahwa Kaltim merupakan daerah kaya. Namun pada kenyataannya, justru sedikit saja anggaran untuk membiayai pembangunan. Bahkan banyak daerah di Pulau Jawa yang justru lebih besar anggarannya.

"Untuk menindaklanjuti ini semua, mungkin perlu semua kepala daerah di Kaltim duduk satu meja. Biar kita semua bisa satu suara," ungkap Jaang.

Sebelumnya, kepada media ini, Walikota Bontang, Neni Moerniaeni juga pernah mengutarakan hal yang sama. Ia berharap agar nantinya Pemprov Kaltim bisa memfasilitasi pertemuan semua Bupati dan Walikota se-Kaltim dengan agenda khusus membahas persoalan ini. 

"Intinya kita minta jatah lebih. DBH migas yang sebelumnya 70:30, kita minta supaya direvisi menjadi  70:40. Kemudian untuk DBH Minerba yang semula 85,5 buat pusat dan 14,5 buat daerah, diubah menjadi 70 buat pusat dan 30 buat daerah. Selain itu, kita juga minta jatah khusus bagi daerah pengolah seperti Bontang. Kebetulan revisi Undang-Undang perimbangan keuangan ini sudah masuk Prolegnas (Program Legislatif Nasional, Red) 2014-2019, sehingga menjadi peluang bagi kita untuk masuk. Biarpun hanya naik sedikit jatahnya daerah, yang terpenting dana buat daerah bertambah," ulas Neni yang juga mantan anggota Balegnas DPR RI itu. (kmf3)