Antisipasi Konflik Sosial

Post By : Gary Setyawan Created : 2 years ago Jurnalis : Herman

KOMINFO. SAMARINDA - Pjs Walikota Samarinda, Zairin Zain memberikan tugas khusus kepada Camat dan Lurah. Dua pimpinan wilayah tersebut dianggap memiliki hubungan langsung dan lebih dekat dengan warga, sehingga diharapkan bisa menjadi ujung tombak. Tidak hanya ujung tombak pembangunan. Tetapi juga ujung tombak dalam setiap permasalahan dan konflik sosial dalam bentuk apapun.

Hal ini disampaikan Zairin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FKPD) dalam rangka antisipasi konflik sosial menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 di aula Rumah Jabatan (Rumjab) Walikota, Senin (12/3/2018) siang. Kata dia, tinggal beberapa bulan lagi tepatnya Juni mendatang, akan dilaksanakan Pilgub yang biasanya sangat rawan akan konflik sosial. Namun tentunya semua bisa teratasi dengan baik berkat koordinasi yang baik pula dari segenap instansi terkait.

"Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah, Red) ini kan bukan baru kali pertama. Sebelum-sebelumnya juga sudah beberapa kali dilaksanakan. Makanya saya berharap supaya semua pihak bisa ambil bagian demi menyukseskan agenda ini dengan menjaga bersama keamanan di daerah ini. Sekali lagi, Lurah dan Camat sangat kami harapkan sebagai ujung tombak. Bila ada permasalahan di tengah masyarakat, segera dilaporkan untuk selanjutnya ditangani aparat berwajib," pesan Zairin.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Tejo Sutarnoto menyebut ada beberapa permasalahan yang bisa menjadi pemicu konflik sosial dalam setiap Pilkada. Di antaranya keterlambatan logistik Pilkada,  gerakan kelompok separatis, hingga kelompok tertentu yang sengaja memprovokasi dengan maksud untuk memecah belah warga.

"Terhadap semua ini jangan sampai kita terlambat. Harus diantisipasi sejak dini agar daerah kita tetap kondusif," tandas Tejo.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, Abdullah menyebut data kependudukan juga tidak bisa dianggap sepele untuk menyukseskan Pilkada. Karena valid dan tidaknya data kependudukan juga akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran Pilkada di satu sisi, dan menekan potensi konflik di sisi lain.

"Masih ada hampir 200 ribu warga yang belum punya KTP elektronik dan hanya pakai surat keterangan sementara. Kami mohon kepada Pak Pjs Walikota dan Pak Ketua DPRD (Alphaf Syarif, Red) supaya bisa dianggarkan untuk biaya cetak KTP elektronik warga ini," pinta Abdullah. (kmf3)