Sugeng : OPD Terkait Harus Komitmen Untuk Bergabung di MPP  

Post By : User Kosong Created : 2 years ago Jurnalis : Anonymous
Persiapan Pembentukan Mal Pelayanan Publik
Rakor persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dilaksanakan (24/4) diruang rapat DPMPTSP dipimpin oleh Sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin dan dihadiri Kepala DPMPTSP, Kepala Disdukcapil, Disnaker, Bapenda, Kemenag, OPD terkait, Kepolisian, PLN, PDAM, telkom, Perbankan dan lainnya. Rakor ini sebenarnya menindaklanjuti dari arahan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN RB, intinya dari adalah bahwa ada perintah supaya didaerah untuk melakukan percepatan terutama tentang pelayanan terhadap masyarakat. Definisi Mal Pelayanan Publik sendiri adalah tempat aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang dan jasa atau pelayanan administrasi lainnya yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. Serta pelayanan BUMN dan BUMD bahkan bisa saja terbuka untuk swasta yang ingin bergabung dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, aman, nyaman dan Samarinda masuk dalam proyek percontohan untuk wilayah Kalimantan Timur sehingga harus cepat ditindak lanjuti karena progres harus selalu dilaporkan ke Pusat. “Yang terpenting OPD, BUMN, BUMD ataupun Swasta bisa komitmen sepaham dan mendukung program ini. Nanti kita akan coba launching sekitar bulan Juli 2018 di lantai dasar DPMPTSP dan sambil menunggu rencana kedepannya nanti Mal Pelayanan Publik ini akan ditempatkan di Planetarium Hall Sempaja. Seluruh stakeholder yang melakukan pelayanan kita tempatkan disana tetapi tidak mengurangi fungsi sedikitpun fungsi OPD masing – masing, ini hanya bertujuan seperti buka loket tetapi bergabung dengan yang lainnya menjadi satu lantai agar tujuannya jelas memudahkan masyarakat dalam berurusan tentang pelayanan Kalau sudah tergabung kita akan buat nota kesepahaman serta mulai membuat payung hukumnya siapa saja yang resmi tergabung agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” jelas Sugeng Chairuddin. Instansi yang rencananya tergabung dalam Mal Pelayanan Publik adalah dari OPD DPMPTSP, Disdukcapil, Disnaker, Bapenda, Badan Pajak dan Retribusi Daera, Imigrasi, Samsat, KPP Prataama, Departemen Agama,  serta OPD lainnya. BUMN ada Jasa Raharja, BPJS ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PLN, BUMD ada PDAM, Bank Daerah, Perbankan dan swasta BRI, Bank Mandiri, BCA, Telkom. “Tentunya dari pertemuan ini masih belum bisa dipastikan berapa yang resmi bergabung dengan MPP karena mungkin bapak ibu yang hadir masih mau merapatkan lagi dengan dinasnya masing-masing tetapi harapannya paling tidak Minggu depan sudah ada jawaban tentang kesediaan untuk bergabung dalam MPP,” pungkasnya.