SAMARINDA. KOMINFONEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini digagas melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya strategis menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun, secara langsung memimpin rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Tepian.

Dalam rapat yang berlangsung di Anjungan Karamumus, Balaikota, Rabu (16/4/2025) itu, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan lahan seluas kurang lebih 7 hektare yang berlokasi di kawasan Stadion Utama Palaran.

Program Sekolah Rakyat ini akan menjadi bagian dari Sekolah Unggul yang dicanangkan oleh Pemkot Samarinda untuk mendorong pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota ini. Salah satu ciri utama dari Sekolah Rakyat adalah fokusnya pada pendidikan yang inklusif, gratis, dan bermutu, yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Sebagai bentuk dukungan kelembagaan, Andi Harun juga menginisiasi pembentukan yayasan pendidikan sebagai syarat pendirian sekolah swasta berbasis masyarakat. Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Generasi Samarinda Emas, yang akan menjadi wadah pengelolaan Sekolah Rakyat di Samarinda. Nantinya, sekolah ini juga akan memiliki nama resmi yakni SMA Prestasi Samarinda.

Jika tak ada aral melintang, pada bulan Juli mendatang, Pemkot akan mulai membuka pendaftaran bagi 100 anak dari keluarga miskin untuk menjadi peserta didik angkatan pertama di Sekolah Rakyat Samarinda. Dalam tahap awal ini, perekrutan guru juga akan dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan tenaga honorer yang hingga kini belum lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menariknya, dalam proses rekrutmen guru ini, orang nomor satu di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur ini menekankan pentingnya seleksi yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menegaskan bahwa kualitas pengajaran harus menjadi prioritas utama, demi mencetak generasi unggul di masa depan.

"Seleksi guru harus dilakukan secara objektif dan transparan, tanpa ada intervensi. Kita ingin Sekolah Rakyat ini benar-benar menghadirkan pengajar-pengajar terbaik, yang memiliki dedikasi tinggi, meskipun mereka belum mendapatkan kesempatan sebagai ASN atau PPPK," tandasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, diharapkan Sekolah Rakyat di Samarinda dapat menjadi contoh keberhasilan program pendidikan nasional berbasis keadilan sosial. (FER/BAY/KMF-SMR)